oleh

Agen Bermain Komponen, Kinerja Dinas Sosial Inhil Dipertanyakan

Tembilahan – Dinas Sosial Kabupaten Inhil menjadi fokus perhatian sejumlah elemen. Terlebih lagi pada situasi Pandemi Covid 19 yang melanda negeri Seribu Parit tersebut.

Berbagai program bantuan untuk masyarakat cenderung wah di pemberitaan, namun dirasakan ‘sakit’ dalam kenyataan bagi masyarakat.

Misalnya saja pada program BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang diturunkan selama ini, memang masyarakat menerima bantuan tersebut, namun dari segi kualitas dan jumlah tentu mereka tidak meragukan. Hanya saja, bagi segenap masyarakat mempertanyakan berapa nominal sebenarnya yang mereka dapatkan.

Beberapa kali, wartawan memergoki beberapa Agen E-Warung yang memberikan komponen yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Dalam catatan redaksi, wartawan pernah memantau pembagian bantuan sosial tersebut pada Kamis, 12 Maret 2020 di Desa Kotabaru Seberida.

Dimana saat itu program bantuan sembako yang ditaja Dinas Sosial ini bekerja sama dengan Agen BRI Link dan pengusaha. Kongkalikong saat itu adalah seputar jumlah anggaran yang diberikan pada masyarakat tidak sesuai dengan nominal.

Saat itu, saat penelusuran lapangan, setiap warga (KPM) menerima beras sebanyak 5 (lima) kg, telur 1 papan, jeruk (buah) 1 kg, dan sayuran yang jika dikalkulasi tak sesuai dengan nominal yang semestinya diterima.

Diduga dalam bantuan itu, masih ada upaya mencari keuntungan bagi pengusaha. Beras saat itu per karung 5 kilo sekitar Rp.50.000, telur 1 papan Rp.40.000, jeruk Rp.10.000, sayuran Rp.5000 dengan total anggaran Rp.105.000.

Berita Terkait :  Wabup Meranti Lantik 15 Pejabat Eselon II, III Dan IV

Saat itu, dana yang digadang-gadangkan saldonya adalah Rp.150.000 per KPM. Berarti ada dugaan mencari keuntungan dalam program bantuan sosial ini.

Saat itu semua pihak sudah dikonfirmasi dan berbagai pernyataan mereka menjadi catatan bagi wartawan. Pihak BRI, Adi saat itu mengakui bahwa ia hanya membuat MoU dan tidak mengetahui seputar mekanisme pemberian paket sembako tersebut.

Kadis Sosial Inhil saat itu, Syaifuddin pun mengakui tak mengetahui permasalahan karena secara teknis ada di bidang bantuan sosial, dan ia mengarahkan pada stafnya, Deri.

Deri pun saat itu menyatakan belum mendengar adanya informasi dan keluhan masyarakat. Bahkan, ia menyebutkan saat monev, ia dapatkan komponen yang diberikan Agen cukup lengkap.

Ia pun berjanji akan menindaklanjuti hal ini. Memang beberapa saat info-info tersebut menghilang, karena intensnya pihak terkait menetralisir.

Nah, akhir-akhir ini kembali adanya laporan masyarakat terkait komponen yang diberikan, terutama dari segi kualitas dan nominal harga yang disebutkan. Misalnya saja dalam hal bantuan komponen beras.

Dinas Sosial Inhil membiarkan para Agen mencari beras-beras yang dianggapnya bagus, namun belum tentu disetujui oleh masyarakat. Apalagi dengan perbandingan harga sebenarnya dengan harga yang dilaporkan.

Walaupun bernama program bantuan sosial, namun masih ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dalam program bantuan tersebut.

Berita Terkait :  Bupati Meranti Bersama Ka. Kanwil Kemenkum HAM Riau Resmikan Masjid Al-Jannah Desa Tanah Merah

Semestinya, dengan harga bersaing, masyarakat dapat menikmati komponen yang terbaik, namun Agen ingin mencari sendiri berasnya dengan mengharapkan keuntungan yang cukup signifikan.

Hal ini salah satunya dikemukakan oleh Ketua LSM Anugerah Melayu Riau, Syahril Saleh baru-baru ini. Ia mendapat laporan dari masyarakat (KPM) bahwa ada pembagian BSP di Kotabaru Seberida dan pihaknya pun langsung meluncur sembari memantau pemberian BSP itu.

Memang, kondisi aman terkendali, namun ketika komponen sudah diterima, baru terlihat kualitas beras yang diberikan. “Kualitasnya semakin jelek, namun harganya tak sesuai dengan yang dilaporkan. Kalau ambil banyak di gudang, bisa dapat diskon sampai Rp.95.000,” katanya.

Saat itu, Syahril Saleh mengakui bahwa ia mempertanyakan dengan Agen E-Warung bernama Rika di Desa Kotabaru Seberida. Pihak Agen mengatakan ia memberikan hal itu karena tekanan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Inhil.

“Berarti ada instruksi Dinas Sosial memberikan sesuka Agen warung saja, pastilah mereka cari keuntungan dalam program bantuan sosial ini,” ujar Syahril pada Minggu (18/10).

Pihak LSM menduga bahwa Dinas Sosial Inhil tak melakukan pengawasan di lapangan. Mereka hanya menerima laporan di atas kertas dan selama ini laporan yang dinyatakan baik tidak diuji kembali.

Berita Terkait :  Ketua KPU Karimun: Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 165.780 Jiwa

Masyarakat tentu hanya berkeluh kesah di lapangan karena mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Di tengah program bantuan sosial, masih banyak yang mencari keuntungan dengan memberikan komponen yang boleh dibilang usai ‘tawar-menawar’ dengan pihak pengusaha.

Memang, kebijakan Dinas Sosial Inhil syah-syah saja kalau bertujuan untuk mengutamakan beras ladang, tapi jika memang demikian, kenapa harga di tingkat petani tidak mampu bersaing ?

Jika transparan tentunya tidak menjadi kecurigaan, namun pengusaha tentu ingin mencari untung yang lebih dalam hal ini. Pihak LSM AMR berencana akan melaporkan langsung perihal kurang maksimalnya kerja Dinas Sosial dalam pengawasan ini pada Bupati Inhil.

Deri, selaku Korda BSP Dinas Sosial Inhil enggan menjawab secara detil permasalahan ini. Ia pun meminta wartawan untuk datang ke Kantor Dinas Sosial Inhil.

Demikian pula dengan Junaidi, Supervisor Program BSP Dinas Sosial Inhil ini mengajak wartawan untuk bertemu langsung pimpinan di Kantor. Padahal, untuk menjawab pertanyaan dengan iya tidak saja, tidak mesti di kantor.

Kuat kecurigaan makin timbul pada instansi Dinas Sosial Inhil saat ini. Mungkinkah mereka akan mencoba jurus pernyataan indah-indah agar publik tetap percaya dengan kinerja mereka yang sudah mulai diragukan..?

(fithree fj /red)

Bagikan Artikel ini :

Komentar

Tinggalkan Balasan