oleh

Kapal Bantuan Kelompok Nelayan Makmur Desa Bagan Melibur Diduga Di Rampas Oknum DPRD Meranti

-Featured-170 dilihat

Meranti – Salah satu Oknum Anggota dewan Kabupaten Kepulauan Meranti Diduga mengambil kapal yang menjadi bantuan untuk salah satu kelompok nelayan menjadi buah bibir di masyarakat Meranti khususnya Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau,

Pasalnya dari bantuan yang diserahkan oleh Dinas Perikanan kabupaten Kepulauan Meranti yang di ambil dari dana pokir salah seorang Dewan tidak sampai ke tangan penerima manfaat.

Dari informasi beberapa anggota kelompok penerima membeberkan kepada media ini, bahwa salah satu Item berupa kapal GT 5 dari bantuan tersebut tidak diserahkan ke Kelompok, tetapi di ambil oleh Dewan yang mengklaim memiliki pokir tersebut.

Menurut beberapa narasumber yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, Setiap anggota kelompok mendapat 8 keping jaring dan hanya ketua sama sekerataris saja yang mendapat 10 keping, “Dan itu tidak jadi persoalan bagi kami, tetapi pasca dilakukanya serah terima bantuan alat tangkap serta kapal tersebut, kami dari kelompok nelayan Makmur dipanggil oleh oknum dewan tersebut untuk membicarakan terkait kapal GT 5 yang diambil”.

Berita Terkait :  Gatot Brajamusti Dikenal Religius, Ternyata Rumahnya Sering Dipakai Pesta Narkoba oleh Artis

Tambahnya lagi ” Untung aje jaringnye tak kami ambil, hanye kapal aje, ini kan bantuan saye, yang nyusun proposal juge saye” lebih kurang seperti itulah ungkapan Oknum dewan tersebut Bang”, ungkap beberapa anggota kelompok penerima kepada Media minggu lalu.

Diketahui kelompok nelayan Makmur di Dasa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, penerima bantuan satu paket alat tangkap berupa antuan alat tangkap berupa satu unit motor pompong GT 5 jaring berukuran 030 atau jaring tansi sebanyak 102 keping, pantau, pelampung, tali yang bersumber dari dana aspirasi atau poker sebesar Rp 176.400.000,- juta tersebut disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Meranti,

Saat dikonfirmasi melalui telfon Rabu, (04/09/19) Oknum anggota DPRD dari Komisi 1 dan fraksi partai politik Hanura berinisial MW yang menyalurkan dana porker tersebut tidak banyak memberikan komentar.

Berita Terkait :  BPOM Kepri Sita Ribuan Kosmetik Ilegal

“Bahase dari siape tu,” tanya MW kepada media ini.

“Sedapnye jumpe lah kite bual soal ini, Saye sudah tau juga bahase dari siape itu, Nanti kalau keselatpanjang ade saya kabari,” ungkanya singkat.

Seperti kita ketahui hal itu sangat bertentangan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal (104) tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Berita Terkait :  Anggota Satpol PP Batam Tewas Dilindas Mobil

Dihari yang berbeda awak media berusaha menghubing kembali, namun sampai saat ini tidak MW ditanggapi dan tidak bisa diminta keterangan sehingga berita ini ditebitkan.(Rls/Tmy/Tim)

Bagikan Artikel ini :