KPK: Peredaran Rokok di Batam Melebihi Kebutuhan Masyarakat

KPK: Peredaran Rokok di Batam Melebihi Kebutuhan Masyarakat

Liputankepri.com,Batam – Peredaran rokok di Kota Batam, Kepulauan Riau, jauh melebihi kebutuhan masyarakat. Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesuai hasil penelitian KPK pada November 2017 hingga April 2018, peredaran rokok di Batam sebanyak 2,5 miliar batang. Jumlah ini jauh di luar kebutuhan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya penyelundupan rokok ke daerah lain.

Sementara data dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, kuota rokok untuk 2018 berada di angka 1,6 miliar batang. Terdiri atas 28 persen rokok noncukai dan 72 persen rokok yang membayar cukai.

Dalam kajian yang diadakan pada April-Agustus 2018, juga diketahui ada barang yang kuotanya tidak sesuai. Salah satunya kuota air minum dalam kemasan (AMDK) yang jauh melebihi kebutuhan. “Air minum itu jumlahnya tidak masuk akal. Orang Batam bisa mandi dengan itu (AMDK),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kunjungan kerja di Batam, Selasa (15/1).

Terkait kondisi ini, KPK akan terus mendorong perbaikan sistem dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sekarang berjalan. Sehingga penetapan kuota barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Agus menyampaikan, kondisi yang terlanjur terjadi membuat sisi penindakan memiliki peran penting. Dalam hal ini Bea Cukai (BC) yang mengetahui peredaran keluar-masuk barang, dan bagian perpajakan yang melakukan pengawasan.

Daerah perdagangan bebas seperti Batam, Bintan, dan Karimun, memang sangat sulit pengawasannya. Sebab lokasinya meliputi satu pulau utuh. Seharusnya pemerintah menentukan lokasi tertentu agar pengawasan bisa dilakukan maksimal. “Harus ada batas jelas agar penerimaan negara bertambah baik,” tutur Agus.***

(Red/Jpc)

Bagikan Artikel ini :

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.

•• Box Redaksi | Kode Etik | Standar Perlindungan ••