oleh

Pemindahan Tapal Batas Desa Telaga Baru Dinilai Ada Ketimpangan, Sejumlah Tokoh Akan Mempetunkan Secara Hukum

Liputankepri,Meranti – Sejumlah tokoh utama dalam pemekaran Desa Telaga Baru, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Meranti, sangat menyesalkan dan mengecam wacana Pemerintah Desa setempat melakukan pemindahan tapal batas antara Desa Telaga Baru dan Desa Lemang.

Pasalnya penggeseran tapal batas antar desa yang dilakukan oknum kades Telaga Baru menurut mereka terindikasi banyak ketimpangan, selain itu ada dugaan kepentingan oknum Kades.

Mencuapnya hal tersebut, dalam pemindahan tapal batas yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam musyawarah. Yang terparahnya lagi, oknum Kades mengelabui masyarakat dengan dugaan melakukan musyawarah dadakan yang hanya diikuti beberapa perangkat saja.

Seperti diungkap Nuradi (53), yang merupakan salah satu tokoh pemekaran Desa Telaga Baru, penggeseran tapal batas antar desa yang di lakukan oknum kades bersama perangkatnya dinilai sangat melukai hati masyarakat Telaga Baru.

Berita Terkait :  Sambut HUT Ke 69 Puluhan Polwan Polresta Pekanbaru Turun Ke Jalan

“Dalam proses pemindahan tapal batas itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena tapal batas menjadi legalitas desa dan sudah mempunyai kode kementerian, terkait adanya isu yang mengatakan sudah melalui musyawarah bersama masyarakat, coba disebutkan siapa orangnya, dan mana buktinya, mengapa daftar hadirnya musyawarah jadi barang rahasia,” kata Nuradi kepada media ini, Selasa (22/09/2020).

“Apakah oknum Kades sudah kurang gawean (Kerja), sehingga hal yang tidak menganggunya itu diotak atik lagi, jadi kapan mikir kedepannya, keluh yang dibelakang aja yang di pikiri, saya mengharapkan janganlah masyarakat dijadikan alat kepentingan sehingga mondar-mandir tempat tinggal dalam administrasi kependudukan,”ujar pria yang akrap disapa bang Nur itu.

Berita Terkait :  Pemda Salurkan Beras Bulog Untuk 25 Ribu Rumah Tangga Di Meranti

Menurutnya, tapal batas adalah wewenang Bupati setelah dari putusan Pemdes yang pengesahannya melalui Musdes lalu dilanjutkan ke Bagkum, sedangkan camat hanyalah memfasilitasi, dan harus bertindak netral.

“Yang menjadi pertanyaan, dimanakah letak transparansi dan netralitasnya, karena selain tidak melibatkan masyarakat juga merahasiakan Daftar Hadir dan berita acara musyawarah tersebut,”paparnya.

“Kita sangat menyayangkan hal ini terjadi, dan atas kesemena-menaan ini kita sudah membicarakan kepada kuasa hukum kita, yang mana akan mempetunkan secara jalur hukum terkait masalah ini, yang mana akan berimbas kepada Bupati,” tegas Bung Nur.

Menanggapi hal itu Kepala Desa Telaga Baru, Rojali menjelaskan, bahwa hal tersebut tidak ada masalah.

“Itu tidak benar, dan itu ada musyawarah, saat itu dihadiri ada Camat, BPD, Kepala Dusun, Rt, Rw, RKMD, bahkan mantan Kades yang kami anggap salah satu tokoh pemekaran dasa telaga baru,” kata Rojali kepada media ini melalui via telfon, Rabu 23/09/2020.

Berita Terkait :  Dinas PU Meranti Jadikan Swakelola Sebagai Pemacu Pembangunan Infrastruktur Merata

“Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada masalah dan masyarakat medukung, bahkan saya sampaikan dalam forum bahwa keputusan ini bukan keputusan mutlak saya secara pribadi, keputusan ini saya kembalikan ke forum,” jelasnya.(tmy)

Bagikan Artikel ini :