oleh

Pihak Pokja Meranti Beri Penjelasan, Mengenai Oknum Pemenang Tender Menggunakan Dokumen Palsu

Meranti – Tim pokja pemilihan sekratariat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan penjelasan sesuai versinya, terkait tender proyek pembangunan Puskesmas Teluk Belitung Kecamatan Merbau yang mana informasi dokumen neraca keuangan yang dipergunakan pemenang tender dokumen palsu.

Sebagai mana diransil media ini sebelumnya, oknum pengurus PT KALBER REKSA ABADI berinisial WT kedapatan lolos menggunakan berkas bodong disaat awal melakukan proses pelelangan proyek pemerintah tersebut.

Tim pokja pemilihan sekratariat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,Wira didampingi tim lainnya saat di jumpai media ini diruang kerjanya, Selasa 12/10/2020 menjelaskan, bahwa sekarang pokja tidak ada lagi ketua atau sekretaris melainkan kedudukannya pokja hanya tim dan pada prinsipinya pokja itu dalam pengambilan keputusan berdasarkan voting maka dari itu jumlah pokja wajib gasal (ganjil).

Berita Terkait :  Fahrita minta bantuan senator pulangkan anaknya dari Malaysia

Terkait dugaan dokumen neraca keuangan palsu yang dipergunakan oleh oknum pemenang tender.

“Tentunya kami dari UKPBJ hanya bisa menjelaskan ranah proses tender yang merupakan tanggung jawab kami. Awalnya juga kami tidak mengetahui kalau dokumen yang dipergunakan oknum pemenang tender neraca keuangan itu diduga palsu.

Karena berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada hari selasa tanggal 07 Juli 2020 kemaren, penyedia telah memperlihatkan bukti neraca keuangan layaknya dokumen asli dan tidak meragukan,”kata Wira.

Dikesempatan itu juga, Ari juga merupakan tim pokja menambahkan,”Kami sebagai pokja, satuan acuan kami dalam bekerja yaitu Dokumen Pemilihan. sesuai pada BAB III. IKP klausul 29 Evaluasi Dokumen Penawaran poin 29.12 evaluasi administrasi.

Berita Terkait :  Wabup Said Hasyim Hadiri Rakernas Akuntansi dan LK dari Kemenkeu RI di Jakarta

Dimana inti dari poin tersebut Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang meragukan, Bahasa disitu dapat atau tidak wajib. Jadi saat itu kami tidak sampai melakukan proses klarifikasi karena kami pun tidak ragu dengan laporan keuangan tersebut pada saat itu,” tambahnya.

Lanjutnya lagi, hal ini sesuai dengan dokumen pemilihan BAB III IKP klausul 31 Pembuktian kualifikasi poin 31.10. Dimana inti dari poin tersebut pokja pemilihan melakukan verifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir Elektronik Isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli atau legalisir,” ujarnya.

Untuk itu kami dari tim pokja sangat beerterimakasih kepada semua pihak terutama rekan-rekan media terkait atas informasi ini. tentunya ini bisa jadi pembelajaran bagi pokja kedepannya untuk bisa lebih baik lagi,” tutupnya.**

Berita Terkait :  Guru Selatpanjang Di Hipnotis 3,5 Juta Raib Di Bawa Kabur

(tmy)

Bagikan Artikel ini :